GKII di Tanah Papua's Weblog

Transformasi Dunia Dengan Kuasa Kristus Yang Bangkit

  • Anda Pengunjung ke:

    • 36,092 hits
  • Firman TUHAN Untuk Anda

    Matius 24:14 Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh Dunia, barulah tiba kesudahannya.
  • DR.A.B.Simpson

    Free Image Hosting at www.ImageShack.us Pendiri The Christian &Missionary Alliance
  • KALENDER 2014

    Maret 2009
    S S R K J S M
    « Feb   Apr »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • AKTIVITAS GKII

    Rapat Kerja III Sinode GKII Wilayah I Papua, 21-23 Mey 2014, Bertempat di Gedung Serba Guna Bethesda . Jl.Sekolah No.21 Abepura, Kota Jayapura.

    Peserta:
    Klasis Pantai Selatan
    Klasis Daerah Pantai
    Klasis Dafonsoro
    Klasis Teluk Cenderawasih
    Klasis Kepala Burung
    Klasis Perbatasan Keerom
    Klasis Persiapan Sarmi
    Biro-Biro Pelayanan Sinode GKII Wilayah I Papua

    Lembaga GKII:
    STT GKII Sorong
    STT Levinus Rumaseb Jayapura
    Toko Buku Kalam Hidup
    Misi Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa
    Misi C&MA

  • LINK MEDIA

SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA KONGREGASIONAL, SINODAL DAN PRESBITERIAL

Posted by gkiiwilayahpapua pada Maret 24, 2009

yaktom1SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA KONGREGASIONAL, SINODAL DAN PRESBITERIAL
Pendahuluan

Penggunaan istilah istilah “pemerintahan gereja” berakar dalam sejarah dan pergumulan gereja, sehingga dalam penggunaannya, pemerintahan gereja sering dipertentangkan dengan organisasi atau paling tidak ada kesulitan menyelaraskannya, untuk menerapkanya pada suatu organisasi gereja. Dalam kaitan ini, tugas ini semakin menjadi rumit dengan melihat bahwa ada berbagai macam model dan pengaruh bentuk pemerintahan gereja yang dapat ditemukan pada setiap organisasi gereja sekarang.

I. DASAR-DASAR PEMERINTAHAN GEREJA SECARA HISTORIS

Secara tradisional pemerintahan gereja atau church government yang dikenal terdiri dari tiga macam tipe atau pola, yaitu episkopal (episcopal), presbiterian (prebyterian) dan kongregasional (congregasional). Dalam perjalanan sejarah, ditemukan bahwa ada sekurang-kurangnya tujuh (7) tipe atau pola pemerintahan gereja yang berkembang selama ini. Pandangan mengenai bentuk-bentuk pemerintahan gereja dimaksud tidak akan dibahas di sini. Yang akan didiskusikan adalah sistem kongregasional, sinodal dan presbiterial saja.

A.Pemerintahan Gereja menurut Sistem Kongregasional.

L. Berkhof mengatakan bahwa sistem kongregasional ini dapat disebut sebagai sistem independent. Sistem ini menegaskan bahwa “setiap gereja lokal adalah suatu badan lengkap, yang tidak tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki hubungan pemerintahan degan gereja yang lain. Dalam sistem ini, kekuasaan gereja sepenuhnya berada pada anggota Jemaat, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri secara independen dan penuh.” Para Pelayan gereja (pejabat gereja) adalah jabatan fungsional untuk melayani Firman, mengajar dan melaksanakan urusan gereja semata-mata. Apabila ada komunikasi yang dikehendaki oleh gereja sejenis, maka mereka menyelesaikannya dengan mengadakan konsili, yang hanya mengeluarkan “pernyataan” yang tidak mengikat satu dengan yang lainnya.

B.Pemerintahan Gereja menurut Sistem Sinodal.

Istilah sinode atau synod (Inggris) yang berasal dari kata Yunani synodos, atau synaxis yang berarti “Orang Kristen datang bersama, berkumpul untuk mendiskusikan bisnis gereja.” Pengertian ini pada awal sejarah gereja disebut “ecumenical” atau disebut juga “counsil” (konsili). Sinode pada awalnya menjelaskan tentang “konsili gereja yang diikuti oleh wakil-wakil berbagai gereja.”
Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa pemerintahan gereja sistem sinodal adalah sistem yang memberikan peluang kepada para pemimpin dan jemaat-jemaat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan organisasi. Dalam praktiknya, sistem sinodal ini terlihat pada adanya hubungan langsung antara unsur pemimpin dan gereja-gereja lokal, dimana kewenangan terpusat juga didentralisasikan kepada gereja lokal dalam beberapa aspek khusus untuk mejalankan kepemimpinan secara desentralisasi.

C.Pemerintahan Gereja menurut Sistem Presbiterian.

Pemerintahan gereja menurut sistem presbiterian juga disebut sistem reformed, karena berakar kepada ajaran John Calvin yang menggunakan peran para “gembala (the pastor), guru (the doctor), diaken (the deacon) dan penatua (the presbyter atau the elder)” dalam pelayanan gereja.
Dalam pemerintahan gereja sistem presbiterian ini, setiap gereja lokal adalah independen satu dengan dan dari yang lain, tetapi mereka diikat oleh suatu “ketentuan normatif yang sama dan pengakuan iman yang sama.” Sistem ini menegaskan bahwa setiap Jemaat dapat melakukan pelayanannya sendiri yang dipimpin oleh pendetanya, termasuk memanggil pendeta yang dikehendakinya yang diteguhkan oleh presbiteri. yang terdiri dari pendeta dan penatua yang mewakili gereja-gereja lokal. Sistem presbiterian juga memiliki Konperensi Umum atau General Asembly yang dihadiri oleh para pendeta dan presbiter untuk membuat keputusan-kepurtusan penting.

II. KAJIAN BENTUK PEMERINTAHAN GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA

Apa dan Bagaimana sebenarnya bentuk pemerintahan yang ada pada Gereja Kemah Injil Indonesia dikaitkan dengan bentuk-bentuk yang telah dipaparkan sebelumnya? Bentuk pemerintahan gereja macam manakah yang ada pada Gereja Kemah Injil Indonesia sekarang ini?

A. Apakah GKII menganut Pemerintahan Gereja Sistem Kongregasional?

Sekarang kita sampai pada model kongregasional sebagai suatu sistem pemerintahan gereja. Telah disinggung sebelumnya bahwa L. Berkhof mengatakan bahwa sistem kongregasioanl ini dapat disebut sebagai sistem independen, karena sistem ini menegaskan bahwa setiap gereja lokal adalah suatu badan lengkap, yang tidak tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki hubungan pemerintahan degan gereja yang lain. Dalam sistem ini, kekuasaan gereja sepenuhnya berada pada anggota Jemaat, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri secara independen dan penuh. Para pelayan gereja (pejabat gereja) adalah jabatan fungsional untuk melayani Firman, mengajar dan melaksanakan urusan gereja semata-mata. Apabila ada komunikasi yang dikehendaki oleh gereja sejenis, maka mereka menyelesaikannya dengan mengadakan konsili. Dalam konsili mereka hanya membuat keputusan dan mengeluarkan “pernyataan yang tidak mengikat” satu dengan yang lainnya.
Dalam perjalanan sejarah, GKII terlihat seperti menganut seperti sistem ini, karena perkembangannya yang menggunakan pendekatan yang mengarah kepada gaya otonom, karena gereja lokal didirikan oleh pada pendiri yang dapat disebut pioner. Disamping itu, GKII menerapkan rapat tahunan Jemaat yang seolah memberikan kuasa lebih kepada Jemaat. Tetapi pertanyaannya ialah apakah GKII sesungguhnya menganut pandangan konregasional ini? Jawabannya adalah tidak, karena GKII walau pun memulai suatu Jemaat lokal dengan gaya otonom, dan menerapkan rapat tahunan Jemaat dalam membuat keputusan, namun gereja-gereja lokal tidaklah independen seperti pandangan kongregasional yang asli.

B.Apakah GKII menganut Pemerintahan Gereja Sistem Sinodal?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa istilah sinode atau synod (Inggris) yang berasal dari kata Yunani synodos, atau synaxis yang berarti “Orang Kristen datang bersama, berkumpul untuk mendiskusikan bisnis gereja.” Pengertian ini pada awal sejarah gereja disebut “ecumenical” atau disebut juga “counsil” (konsili). Sinode pada awalnya menjelaskan tentang “konsili gereja yang diikuti oleh wakil-wakil berbagai gereja.”
Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa pemerintahan gereja sistem sinodal adalah sistem yang memberikan peluang kepada para pemimpin dan jemaat-jemaat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan organisasi. Dalam praktiknya, sistem sinodal ini terlihat pada adanya hubungan langsung antara unsur pemimpin dan gereja-gereja lokal, dimana kewenangan terpusat juga didesentralisasikan kepada gereja lokal dalam beberapa aspek khusus untuk mejalankan kepemimpinan secara desentralisasi. Kini timbul pertanyaan, apakah GKII menganut pandangan sinodal ini dalam bentuk pemerintahan gerejanya? Jawaban untuk ini pertama-tama harus diselaraskan degan arti dari sinode itu sendiri, yaitu pertemuan orang Kristen yang disebut ekumenikal atau konsili dengan tujuan untuk mendiskusikan “bisnis gereja.” Dalam kaitan ini, GKII yang menerapkan konperensi dan rapat-rapat kerja untuk tingkat pusat, wilayah dan daerah serta gereja lokal dapat disebut dengan istilah sinode seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas. Dalam struktur organisasi GKII BPP tidak berhubungan langsung dengan gereka lokal. Dengan demikian GKII kalau mau disebut menganut sistem sinodal, harus menyertakan wakil dari BPP, BPW, BPD, BPJ dan anggota Jemaat dalam setiap pertemua (sinode).

C.Apakah GKII menganut Pemerintahan Gereja Sistem Presbiterian?

Pemerintahan gereja menurut sistem presbiterian juga disebut sistem reformed, karena berakar kepada ajaran John Calvin. Dalam pemerintahan gereja sistem presbiterian ini, setiap gereja lokal adalah independen satu dengan dan dari yang lain, tetapi mereka diikat oleh suatu “ketentuan normatif yang sama dan pengakuan iman yang sama.” Sistem ini menegaskan bahwa setiap Jemaat dapat melakukan pelayanannya sendiri yang dipimpin oleh pendetanya, termasuk memanggil pendeta yang dikehendakinya yang diteguhkan oleh presbiteri. yang terdiri dari pendeta dan penatua yang mewakili gereja-gereja lokal. Sistem presbiterian juga memiliki Konperensi Umum atau General Asembly yang dihadiri oleh para pendeta dan presbiter untuk membuat keputusan-kepurtusan penting.
Dalam kaitan dengan penjelasan di atas ini GKII dapat disebut sebagai memiliki landasan dan kemiripan dengan sistem presbiterian ini karena landasan sejarahnya. Pada sisi lain, dalam GKII memiliki konperensi umum/ nasional, konperensi wilayah, konperensi daerah, dan pertemuan jemaat, serta dalam setiap pertemuan dan keputusan melibatkan pendeta, serta majelis pada level gereja lokal. Dalam kaitan ini, pendeta dan majelis dalam gereja lokal dapat disebut sebagai kelompok presbiter (penatua), sehingga GKII lebih cenderung disebut memiliki sistem presbiterian.

RANGKUMAN

Mengkaji penguraian di atas ini, dapat dijelaskanbahwa GKII memiliki sistem “presbiterian,” dimana pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa ada unsur-unsurnya yang dominan dalam organisasi GKII. Pada sisi lain, GKII juga menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang mengikat dimana GKII lebih cenderung menerapkan sistem “sinodal.” Dengan demikian, adalah beralasan untuk menyebut bahwa GKII ternyata menganut pandangan yang selaras dengan model presbiterial-sinodal ini. Dengan demikian diharapkan bahwa seluruh komponen GKII dapat menerapkan sistem ini secara konsisten dalam organisasinya.

Jakarta, 2 April, 2008
Pdt. DR. Yakob Tomatala
Sumber: kemah-injil.org

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: