GKII di Tanah Papua's Weblog

Transformasi Dunia Dengan Kuasa Kristus Yang Bangkit

  • Anda Pengunjung ke:

    • 35,959 hits
  • Firman TUHAN Untuk Anda

    Matius 24:14 Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh Dunia, barulah tiba kesudahannya.
  • DR.A.B.Simpson

    Free Image Hosting at www.ImageShack.us Pendiri The Christian &Missionary Alliance
  • KALENDER 2014

    Agustus 2008
    S S R K J S M
    « Jul   Des »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • AKTIVITAS GKII

    Rapat Kerja III Sinode GKII Wilayah I Papua, 21-23 Mey 2014, Bertempat di Gedung Serba Guna Bethesda . Jl.Sekolah No.21 Abepura, Kota Jayapura.

    Peserta:
    Klasis Pantai Selatan
    Klasis Daerah Pantai
    Klasis Dafonsoro
    Klasis Teluk Cenderawasih
    Klasis Kepala Burung
    Klasis Perbatasan Keerom
    Klasis Persiapan Sarmi
    Biro-Biro Pelayanan Sinode GKII Wilayah I Papua

    Lembaga GKII:
    STT GKII Sorong
    STT Levinus Rumaseb Jayapura
    Toko Buku Kalam Hidup
    Misi Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa
    Misi C&MA

  • LINK MEDIA

Papua Pancasila Yes, Syariah No

Posted by gkiiwilayahpapua pada Agustus 5, 2008

Demikian salah satu tulisan dari sejumlah spanduk dan pamflet yang dipajang oleh ribuan pendemo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua yang tiba di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua mulai pukul 09.00 WIT pada tanggal 4 Agustus 2008. Adapun sejumlah spanduk dan poster yang dibentangkan antara lain tertulis:Papua Pancasila Yes, Papua Syariah No, ‘Papua Pancasila Yes, Papua Syariah No’, ‘Pejabat Kristen Ada Dimana Imanmu? Kenapa Diam, Ada Apa Denganmu?’, ‘Rakyat Mabuk Karena Pemimpin Cinta PAD Miras’ dan banyak lagi lainnya, termasuk, ‘Gubernur Berilah Kami Cinderamata Perdasi dan Perdasus sebagai Imanmu bagi Tuhan’,’ Jangan Rubah Pancasila dan UU 1945 pasal 29′.

Pdt Richard Paay, dalam orasinya menyatakan, penolakan masyarakat Papua terhadap SKB 5 Menteri tentang penetapan Hari Minggu sebagai hari kerja. “Hari minggu di Papua merupakan hari bagi Tuhan menurut iman ajaran Kristen. Sehingga sangat tidak layak bila hari minggu dijadikan sebagai hari kerja, sebab hari tersebut sangat sakral dan ditabhiskan sebagai hari peribadatan bagi umat Kristen,” ucapnya.
Pendemo ini juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi rakyat Papua. “Otsus adalah jawaban dari keinginan masyarakat Papua yang ingin merdeka. Ini adalah jawaban Allah. Tapi bagaimana dengan para pejabat yang membawa amanah Allah ini. Otsus sudah berjalan tujuh tahun, namun Perdasus/Perdasi belum ada. Katanya dengan Otsus rakyat Papua merdeka 90% dalam bingkai NKRI, tapi yang ada adalah air mata,” ucap Pdt. Richard Paay dengan penuh semangat.
Menurutnya, dengan Otsus, uang triliunan rupiah beredar di Papua, tapi pendidikan masih mahal, mama-mama Papua tetap berjualan di jalan-jalan, kondisi kesehatan masyarakat juga memprihatinkan, dimana ada kasus diare di Dogiyai yang meninggal karena wabah muntaber. “Jeritan ini sudah lama, lalu dimana keperpihakan Otsus bagi orang Papua,” teriaknya.
Menyambung orasi itu, Pdt. John Baransano menyatakan, terkait hal ini masyarakat akan menuntut untuk segera digelar paripurna khusus untuk memanggil gubernur dan para pejabat lainnya untuk mempertanggungjawabkan masalah Otsus ini kepada umat.
Dalam demo ini, massa mendesak agar Gubernur Papua melakukan dialog secara langsung, namun karena gubernur berada di luar daerah, sehingga diterima oleh Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto,MM. Namun massa enggan berdialog dan hanya membacakan pernyataan sikap lalu menyerahkannya ke Sekda.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekretaris Umum FKKI Provinsi Papua, Yonas Nussy, dinyatakan, negara Indonesia ini dibentuk berdasarkan Pancasila dan UU 1945 yang menghargai kebinekaan dalam berbagai aspek kehidupan bangdan dan masyarakatnya. Keberagaman suku, ras, dan agama merupakan kekayaan negara yang harus dipertahankan sepanjang adanya NKRI.
‘Pada akhir-akhir ini terindikasi muncul upaya-upaya untuk mendorong masuknya ajaran agama tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya munculnya UU dan peraturan yang bernafaskan ajaran agama tertentu, seperti UU Perbankan Syariah, UU Pengadilan Agama dan lainnya,” katanya.
Bagi warga Papua yang mayoritas beragama Kristen, maka penerapan UU itu merupakan pemaksaan dan menimbulkan keresahan serta penolakan oleh sebagian masyarakat Papua. “Mencermati perkembangan itu dan masalah implementasi Otsus di tanah Papua, maka FKKI Provinsi Papua menyatakan sikap sebagai berikut,
Pertama, menolak UU dan hukum syariah dalam bentuk dan nama apapun di Indonesia, khususnya di Papua, karena berpotensi mengganti Pancasila dan distintegrasi bangsa,” tuturnya.
Kedua, segera ditutup dan menghentikan operasional bank-bank yang bernuansa syariah dan program-program syariah dalam bentuk apapun.
Ketiga, menolak pendirian dan pengembangan Islamic Center di Buper Waena dan pondok pesantren agar ditutup dan dihentikan di atas tanah Papua.
Keempat, mendesak segera dibentuknya komisi hukum ad hoc untuk merancang Perdasi dan Perdasus yang urgent bagi masyarakat Papua dengan batas waktu 90 hari kerja terhitung tanggal 4 Agustus 2008.
Kelima, menuntut kepada Gubernur Papua untuk segera menggantikan DR. Achmad Hatari,M.Si sebagai Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua karena tidak berkomitmen melaksanakan Perdasus No 01/Tahun 2006 tentang pembagian dana penerimaan daerah Provinsi Papua yang sudah ditetapkan oleh DPR Papua.
Keenam, bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, gubernur, DPRP dan MRP belum membuat/menetapkan dan melaksanakan ke-12 Perdasi/Perdasus, maka kami akan melaksanakan tuntutan hukum ke pengadilan tata usaha negara terhadap Pemda Provinsi Papua, DPRP dan MRP atas kelalaian mematuhi pasal 75 UU Otsus yang mewajibkan penyelesaian peraturan pelaksanaan Otsus (Perdasi dan Perdasus paling lama 2 tahun setelah UU Otsus diundangkan) dan meminta DPRP melakukan sidang paripurna istimewa untuk meminta Gubernur Provinsi Papua turun dari jabatannya,” ungkapnya.
Setelah itu, Koordinator Umum FKKI Provinsi Papua, Salmon M. Yumame,Se,MM menyerahkan pernyataan sikap itu ke Sekda Provinsi Papua. Dengan adanya aspirasi ini, sekda akan meneruskan aspirasi itu ke Gubernur Papua. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 massa membubarkan diri dan menuju ke DPRP dengan long march melalui jalan Soa-Siu, menuju lampu merah dan selanjutnya menyusuri jalan Samratulangi hingga sampai ke DPRP.
Sesampainya di DPRP, massa memenuhi halaman kantor DPRP termasuk halaman parkir. Selain berorasi, massa juga menari berputar-putar lingkaran air mancur di halaman kantor DPRP sambil melantunkan lagu-lagu pujian.
Selanjutnya sekitar pukul 13.25 WIT, massa diterima oleh Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame dan didampingi oleh beberapa anggota DPRP lainnya. Pada kesempatan itu juga dibacakan pernyataan sikap yang sama dengan yang dibacakan di halaman Kantor Gubernur Papua.
Menanggapi aspirasi itu, Yance Kayame mengatakan, Pancasila itu sudah teruji sejak 1945. “Ada kelompok yang mau ganti pancasila dengan idiologi lain, tetapi pancasila saksi. Sebab Pancasila yang menghidupkan agama-agama di negeri ini, yang mempersatukan bangsa ini dari berbagai ragam suku dan karena Pancasila Papua berada di dalam bingkai NKRI. Oleh sebab itu masyarakat Papua ada dalam posisi yang benar dan dalam kesempatan ini saya salut, sebab umat Kristen sudah memikirkan masalah itu,” katanya.
Menurut Yance, tidak ada gubernur orang pendatang, tidak ada bupati orang pendatang, tapi perlu diingat yang menjual (Nabi) Yusuf adalah saudara-saudaranya. “Ingat yang menjual Tuhan Yesus adalah muridnya. Begitu juga yang terjadi di tanah ini. Yang menjual umat Kristen adalah tokoh umat Kristen itu sendiri. DPRP sangat sependapat dengan rakyat dan usulan saudara-saudara kami akan teruskan,” tandasnya.
Terkait Perdasi/Perdasus, Yance memberikan penjelasan bahwa tahun 2006 lalu, Perdasus No. 1 Tahun 2006, DPRP sudah membagi dana Otsus di semua pos-pos belanja orang Papua. Namun hingga saat ini belum ada peraturan gubernur untuk mengoperasionalkannya. “Akibatnya DPRP mau bikin insiatif Perdasus sudah malas, sebab uang saja sudah begini apalagi yang lain-lain,” katanya.
“Jadi sudah ada Perdasus tentang dana untuk agama, dana untuk ekonomi, dana untuk pendidikan. Macetnya dimana? Macetnya di gubernur. Karena belum ada Peraturan Gubernur. Dalam sidang anggaran nanti, hal ini mungkin akan dipermasalahkan,” tutur Yance.
Setelah adanya penjelasan itu, massa masih kurang puas dan minta kejelasan soal kapan waktu akan dilakukan sidang paripurna istimewa. Menanggapi hal ini, pihaknya akan mempertemukan terlebih dahulu para pimpinan di Papua, mulai dari Gubernur Papua, Pimpinan DPRP dan MRP, supaya ketika digelar paripurna sudah menjadi keputusan bersama. Meski sedikit kurang puas, namun akhirnya massa membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib. (Mc)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: